...........|| Saturday, October 27, 2007 ||

Surat Pembaca


  1. Bisis yang makin caem aja.Aku punya usul nih, bagaimana kalau BISIS setiap terbit memuat gambar-gambar yang colorful; misalnya foto guru berprestasi atau siswa berprestasi. Jadi ndak hitam putih terus, Okey?

  2. Obie,II TKJ

    Jawab:Thanks, atas usulnya. cuman buat foto or gambar yang colorful, BISIS belum punya dana


  3. Hai, SIS. Bagaimana kalau BISIS tambah ruang buat rubrik Ramalan Bintang khan tambah asyik?

  4. Shey,IX2

    Jawab:Trims.Tapi mohon ma'af BISIS tidak bisa memenuhi permintaan kamu sebab tidak sesuai dengan visi dan misi BISIS, Ok?


  5. Helo Kang BISIS, mo usul nih. Bagaimana kalau rubrik kuisnya ditambah?

  6. Dea,2ix1

    Jawab:Yup..Goba nanti BISIS rundingkan dulu, ya


  7. Di majalah lain seperti MOP, ada cergam (cerita bergambar), kenapa di BISIS belum ada?

  8. Bobee,3ak1

    Jawab:Ide bagus...nanti kamu kirim aja koleksi cergam buatanmu; pasti dapat honor klo dimuat



Kumpulan Editorial BISIS ....



  1. Surat Pembaca BISIS edisi OCT-FEB
  2. Surat Pembaca BISIS edisi Maret-Juni 2008

  3. Surat Pembaca BISIS edisi 20 Mei 2009
    Surat Pembaca BISIS edisi 21


 1 Comments:

At April 16, 2009 at 10:53 PM, Blogger David Pangemanan said...

"MENGGUGAT PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak 'bodoh', lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah 'dokumen dan rahasia negara'.
Statemen "Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap" (KAI) dan "Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA" (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen Indonesia ini tentu berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan "trimo" terhadap putusan tersebut.
Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan mestinya mengajukan "Perlawanan Pihak Ketiga" untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
Siapa yang akan mulai??

David
HP. (0274)9345675"

 

Post a Comment

<< Home